Mendiktisaintek Satryo Soemantri Tanggapi Demo ASN di Kemendiktisaintek

Lingkaran.id - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro akhirnya memberikan tanggapan terkait aksi demo aparatur sipil negara (ASN) di kantornya pada Senin (20/1/2025). Demonstrasi ini diduga dipicu oleh kebijakan mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Kemendiktisaintek sebagai bagian dari restrukturisasi internal.

Satryo menyebut bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengamanatkan efisiensi anggaran di berbagai kementerian. Satryo menegaskan, mutasi ini bertujuan untuk membenahi struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kementerian baru.

Pegawai Dikti Serentak Gunakan Tagar #LAWAN! PeguyubanPegawaiDikti, Tuntut Menteri Satryo Mundur

"Demo itu terkait upaya mutasi besar-besaran yang sedang kami lakukan. Setelah kementerian ini terbagi menjadi tiga, kami memerlukan penataan ulang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan efisiensi anggaran pemerintah," ungkap Satryo pada Senin (20/1/2025).

"Kami memang melakukan mutasi dalam jumlah besar, meskipun tidak semua pihak dapat menerima kebijakan ini," tambahnya.

Selain Satryo, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Khairul Munadi, juga memberikan klarifikasi terkait kebijakan tersebut. Menurutnya, rotasi, promosi, dan mutasi ASN selama masa transisi kementerian adalah langkah yang wajar dalam rangka penyegaran organisasi.

"Proses rotasi, promosi, dan mutasi ASN ini merupakan bagian dari upaya tour of duty dan penyegaran organisasi. Kami tetap terbuka terhadap berbagai dinamika dan isu yang muncul dalam proses transisi ini," ujar Khairul Munadi.

Viral! ASN Kemendiktisaintek Demo Tuntut Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro Mundur

Diketahui sebelumnya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah ASN di lingkungan Kemendiktisaintek ini menyoroti kebijakan mutasi yang dianggap mendadak dan kurang transparan. Namun, pihak kementerian memastikan bahwa langkah ini dilakukan sesuai dengan aturan dan demi kepentingan reformasi birokrasi yang lebih baik.

Dengan kebijakan ini, Kemendiktisaintek berharap dapat menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien, produktif, dan sesuai dengan visi Presiden dalam mengoptimalkan anggaran pemerintah.***