KOMPAS Bersama Aliansi Mahasiswa Sumsel Gelar Aksi Tuntut Keadilan Penyiksaan HAM di Papua
Wulan _ Selasa, 02 April 2024 | 12:4
Lingkaran.id - Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) bersama aliansi solidaritas mahasiswa Sumatera Selatan dan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Melakukan Aksi turun jalan di simpang lima DPRD provinsi Sumatera Selatan kota Palembang dalam upaya menjunjung tinggi prinsip keadilan HAM yang berlangsung pada Senin (1/4/24).
Gelaran Aksi ini sebagai tindakan dan bentuk nyata sebagai kepedulian terhadap situasi yang terjadi di Papua, dimana kasus penyiksaan terhadap warga sipil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menjadi sebuah pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.
Perubahan Signifikan: Pramuka Ditetapkan sebagai Ekstrakurikuler Opsional dalam Peraturan Baru Nadiem Makarim
Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) dan aliansi solidaritas mahasiswa Sumatera Selatan bersama LBH Melakukan Aksi turun jalan untuk menggugah kesadaran akan perlunya tindakan nyata untuk menjaga keadilan HAM di Indonesia.
"Melalui langkah-langkah konkret dan suara bersama, kami berkomitmen untuk mendukung upaya pemulihan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Papua. Karena setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan kebebasan," ungkap salah satu peserta aksi, mereka menegaskan komitmen untuk mendukung upaya pemulihan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Papua
Aksi ini mendesak panglima TNI dan pemerintah untuk bertindak tegas dan menyelidiki kasus penyiksaan ini, seadil-adilnya dengan Hukum yang berlaku . kita berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi Rakyat dan semua warga sipil. Adapun pernyataan sikap kami yaitu:
1. Mengecam Pangdam XVII Cendrawasih segera mengakui adanya anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil orang asli Papua.
2. Mengecam Pangdam XVII Cenderawasih atas pernyataan pembohongan publik di media terkait video penyiksaan yang disebut editan yang Profesional
3. Pecat dan penjarahan pelaku penyiksaan terhadap warga sipil di Puncat Papua Tengah.
4. Mengecam Negara Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus penyiksaan terhadap satu warga sipil orang asli Papua yang terlihat jelas
5. Negara segara bertanggung jawab terhadap eksklasi konflik di tanah Papua.
6. Negara segera hentikan pengiriman TNI/Polri baik organik maupun non organik di tanah Papua.
7. Presiden Republik Indonesia segera perintahkan panglima TNI proses hukum oknum TNI pelaku penyiksaan anak di Kabupaten Yahukimo dan Warga sipil di Kabupaten Puncak Papua.
Sidang sengketa MK hari ini hadiri saksi ahli dari tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Para peserta aksi juga menyerukan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah-langkah tegas dan jelas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia khusunya di Papua. Mereka juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil tanpa adanya diskriminasi ataupun tindak kekerasan.***
Gelaran Aksi ini sebagai tindakan dan bentuk nyata sebagai kepedulian terhadap situasi yang terjadi di Papua, dimana kasus penyiksaan terhadap warga sipil oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menjadi sebuah pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.
Perubahan Signifikan: Pramuka Ditetapkan sebagai Ekstrakurikuler Opsional dalam Peraturan Baru Nadiem Makarim
Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) dan aliansi solidaritas mahasiswa Sumatera Selatan bersama LBH Melakukan Aksi turun jalan untuk menggugah kesadaran akan perlunya tindakan nyata untuk menjaga keadilan HAM di Indonesia.
"Melalui langkah-langkah konkret dan suara bersama, kami berkomitmen untuk mendukung upaya pemulihan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Papua. Karena setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan kebebasan," ungkap salah satu peserta aksi, mereka menegaskan komitmen untuk mendukung upaya pemulihan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Papua
Aksi ini mendesak panglima TNI dan pemerintah untuk bertindak tegas dan menyelidiki kasus penyiksaan ini, seadil-adilnya dengan Hukum yang berlaku . kita berjuang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi Rakyat dan semua warga sipil. Adapun pernyataan sikap kami yaitu:
1. Mengecam Pangdam XVII Cendrawasih segera mengakui adanya anggota TNI yang melakukan penyiksaan terhadap warga sipil orang asli Papua.
2. Mengecam Pangdam XVII Cenderawasih atas pernyataan pembohongan publik di media terkait video penyiksaan yang disebut editan yang Profesional
3. Pecat dan penjarahan pelaku penyiksaan terhadap warga sipil di Puncat Papua Tengah.
4. Mengecam Negara Indonesia untuk segera mengusut tuntas kasus penyiksaan terhadap satu warga sipil orang asli Papua yang terlihat jelas
5. Negara segara bertanggung jawab terhadap eksklasi konflik di tanah Papua.
6. Negara segera hentikan pengiriman TNI/Polri baik organik maupun non organik di tanah Papua.
7. Presiden Republik Indonesia segera perintahkan panglima TNI proses hukum oknum TNI pelaku penyiksaan anak di Kabupaten Yahukimo dan Warga sipil di Kabupaten Puncak Papua.
Sidang sengketa MK hari ini hadiri saksi ahli dari tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Para peserta aksi juga menyerukan kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah-langkah tegas dan jelas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia khusunya di Papua. Mereka juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil tanpa adanya diskriminasi ataupun tindak kekerasan.***
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru