Di Wamena, sekitar 3.500 pelajar memadati kawasan Kantor Gubernur Papua Pegunungan. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Kami Butuh Pendidikan, Bukan Sekadar Makanan Gratis!" dan meneriakkan aspirasi mereka agar pemerintah lebih fokus pada perbaikan sistem pendidikan di Papua.
Heboh! Video Diduga ASN PUPR Kutai Timur Berpesta di Kantor, Pejabat Beri Klarifikasi
"Kami menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua!" tegas Rohex Rolembo, penanggung jawab aksi di Wamena. Menurutnya, makanan gratis bukan solusi utama bagi permasalahan yang dihadapi para pelajar, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan.
Aksi serupa juga terjadi di Nabire dan Dogiyai, Papua Tengah. Para pelajar menyatakan bahwa kondisi sekolah mereka masih jauh dari layak, dengan keterbatasan tenaga pengajar, fasilitas pendidikan yang minim, serta akses internet yang masih terbatas.
Namun, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program MBG tetap akan berjalan sesuai rencana. "BGN tetap laksanakan persiapan dan pelaksanaan program, terutama bagi siswa yang benar-benar membutuhkan," ujarnya kepada media pada 17 Februari 2025.
Ia juga menyampaikan bahwa di Papua, program MBG telah mencakup 7 dari 8 provinsi. Pemerintah berargumen bahwa program ini penting untuk mengatasi masalah stunting dan kekurangan gizi yang masih tinggi di wilayah tersebut.
Statistik Mengejutkan! Rayo Vallecano Bisa Jadi Ancaman Serius Untuk Barcelona Malam Ini
Sementara itu, Istana Kepresidenan melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menanggapi aksi ini dengan menyatakan bahwa demonstrasi adalah hak demokratis masyarakat. "Namun, jangan sampai menghalangi hak siswa lain yang ingin menerima manfaat dari program MBG," tegasnya.
Penolakan terhadap MBG ini menunjukkan adanya perbedaan prioritas antara pemerintah dan para pelajar di Papua. Para siswa berharap pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan gratis dan berkualitas, sebagai investasi utama bagi masa depan mereka.****