Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 Aman! Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan Anggaran

Lingkaran.id -Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2025. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu tetap berjalan tanpa pemotongan.

"Jika ada informasi bahwa layanan pendidikan terdampak efisiensi, itu tidak benar," ujar Hasan di Kantor PCO, Jumat (14/2/2025). "KIP Kuliah tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," tambahnya.
 

Senada dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menegaskan bahwa KIP Kuliah 2025 tidak termasuk dalam skema efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. “KIP Kuliah tidak kena efisiensi anggaran, tidak ada potongan,” katanya.

Firdaus Oiwobo Protes Pembekuan Sumpah Advokat, Ancam Gugat PTUN dan Tuntut Ganti Rugi Rp 1 Triliun

Selain menjamin keberlanjutan KIP Kuliah, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Hasan Nasbi menyebut bahwa salah satu program prioritas Presiden Prabowo adalah perbaikan infrastruktur sekolah. Dari 330 ribu sekolah yang membutuhkan renovasi, 10 ribu di antaranya telah diperbaiki pada tahun ini.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan program makan sehat gratis bagi anak-anak sekolah serta mengintegrasikan pendidikan dengan kurikulum standar internasional.

KIP Kuliah adalah program bantuan pendidikan bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi terkendala secara finansial. Program ini berbeda dengan beasiswa yang diberikan berdasarkan prestasi akademik semata.

Bantuan ini bertujuan untuk memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikan tinggi tanpa kendala biaya. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengamanatkan dukungan bagi mahasiswa berprestasi dari latar belakang ekonomi lemah.

Puncak Perayaan HUT ke-17 Gerindra: Sejumlah Menteri dan Tokoh Politik Hadiri Acara di SICC

Hasan Nasbi menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah lebih difokuskan pada pengurangan belanja operasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial.

"Perjalanan ke luar negeri akan diminimalkan, begitu juga dengan acara seremonial dan perjalanan dinas lainnya. Tapi untuk layanan publik, subsidi, dan gaji pegawai tetap aman," jelasnya.

Dengan penegasan dari pemerintah ini, masyarakat, khususnya calon mahasiswa penerima KIP Kuliah 2025, diharapkan tidak perlu khawatir. Pemerintah tetap berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.****