Pendidikan Politik Untuk Generasi Milenial
Norita Kamis, 16 Juni 2022 | 20:25
Lingkaran.id - Generasi adalah suatu konsturksi sosial yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis. Sementara itu, milenial adalah generasi Y atau generasi langgas, merupakan generasi yang lahir sesudah generasi X. Generasi milenial mempunyai potensi yang sangat besar dalam kekuatan politik dikarenakan jumlahnya yang tidak sedikit. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang tujuannya untuk dapat membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, dengan Pendidikan Politik akan dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya.
Generasi muda memiliki keunggulan dari generasi lainnya, keunggulan tersebut umumnya mengarah pada sifat kreatifitas, idealisme serta melek terhadap teknologi sehingga kelebihan tersebut harus diberdayakan oleh generasi muda. Faktanya dilapangan mereka lebih mempresentasikan bahwa indeologi pancasila masih terpatri pada generasi muda melalui kesadarannya dalam melakukan berbagai aktivitas positif. Namun pada dasarnya generasi milenial kurang memiliki ketertarikan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sehinga diperlukan langkah yang tepat agar dapat diterima dengan baik oleh generasi milenial sehingga tertarik untuk dapat berpartisipasi dalam hal perpolitikan.
Pendidikan politik merupakan sebuah cara untuk memahami kondisi politik atau pemahaman sudut pandang politis dari berbagai bentuk pemasalahan yang ada terkait poliltik. Dari sifat pendidikan politik tersebut , pendidikan politik memiliki tiga dimensi fundamental, yaitu (1) dimensi landasan, yang membentuk kultur politik baik langsung maupun tidak langsung, (2) dimensi tujuan, yang berupa kesadaran politik , kepribadian politik, dan paratisipasi politik, (3) dimensi lembaga dan metode-metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.
Pendidikan politik dapat dipelajari melalui keluarga, sekolah dan partai politik. Keluarga sebagai lingkungan terkecil dalam memberikan pendidikan seharusnya bisa memberikan cara pandang mengenai politik pada kaum milenial tapi sepertinya disetiap keluarga hal tersebut tidak didapatkan, disekolah siswa hanya memperoleh pendidikan politik pada mata pelajaran Pkn yang hanya 2 jam disetiap kelas dalam setiap minggu, sedangkan di partai politik jarang sekati menjangkau kaum milenial dalam hal pemberian pendidikan politik. Mengingat hal tersebut, otomatis dari 3 tempat tersebut kaum milenial tidak mendapatkan pendidikan politik secara jelas. Apabila generasi milenail tidak aktif mencari informasi yang berhubungan dengan politik bisa dipastikan mereka tidak akan mendapatkan pendidkan politik secara nyata dan jelas dan apabila ini terjadi maka mereka cenderung,mengikuti kelompok sepermainan karena jiwa labil dan kurang konsisten yang dimiliki generasi milenial sebagai pemilih pemula.
Kondisi ini semakin dipersulit dengan rentannya para pemilih pemula yang cenderung akrab dengan media sosial dan dengan mudah memperoleh berbagai informasi politik dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Opini yang saling menyerang dari kubu yang berseberangan dan berita-berita hoax yang menyebar di media sosial membuat para pemilih pemula menjadi bingung dengan situasi politik yang sesungguhnya. Pendidikan politik bagi generasi milenial dilaksanakan dengan tiga tujuan yaitu, (1) memberikan informasi bagaimana tata cara memilih di TPS agar tidak golput, (2) menjelaskan tentang bagaimana menyaring informasi politik yang beredar di media sosial, (3) memberikan pemahaman tentang politik uang dan pelanggaran-pelanggaran politik lainnya. Media sosial dapat menjadi sarana yang paling efektif dalam menyebarluaskan informasi politik, namun generasi milenial harus bisa membedakan mana informasi yang bersifat benar atau informasi yang hanya sekedar bersifat hoax. Oleh karena itu, disini letak pentingnya untuk memberikan pendidikan politik yang lebih luas kepada generasi milenial. Bukan hanya memberikan penjelasan tentang bagaimana tata cara memilih di TPS.
Dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilu 2024 sudah selakyaknya penyelenggara pemilu memberikan pendidikan politik tentang bahayanya politik uang pada generasi muda, kita tidak bisa mengesampingkan fenomena politik uang yang terjadi di Indonesia. Banyaknya terjadi kasus korupsi di Indonesia harusnya memberi kesadaran kepada masyarakat terutama generasi milenial akan pentingnya memilih secara rasional dan tidak terbuai dengan politik uang. Sekelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang atau barang biasanya tidak terdaftar sebagai tim sukses di KPU dan ini merupakan salah satu tindakan malpraktek di pemilu karena tindakan itu dilakukan menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Malpraktek ini dilakukan untuk mendapatkan suara dari pemilih dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.
Bukan hal yang mudah bagi penyelanggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial. Budaya politik suatu daerah juga memiliki peran besar dalam pemahaman masyarakat terhadap politik karena budaya politik merupakan sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan anekaragam politiknya. Mengingat banyaknya jumlah pemilih pemula sebagai kaum milenial akan menjadi penentu siapa pemimpin kedepannya dan kemana arah bangsa dan negara ini akan dibangu. Dengan adanya dukungan pemilih milenial dalam memilih secara rasional maka legitimasi pemerinatahan dari hasil pemilu akan menjadi lebih baik dan kuat.
Istilah yang sama untuk politik uang adalah praktek pembelian suara dalam konteks kongres parati politik. Ada dua jenis politik uang secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih dan secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi. Penting juga memberikan pemahaman kepada generasi milenial bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan / tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan / tim kampanye meliputi pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan stiker yang diatur dalam PKPU No. 23 Tahun 2018.
Karena pada praktek dilapangan pada masa tahapan kampanye Bawaslu mengadakan sosialisasi kepada pemilih pemula dan pernah saya tanyakan kepada peserta sosialisai apakah sudah mendapatkan bahan kampanye dari partai politik dan mereka menjawab belum, tetapi setelah saya jelaskan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang adanya bahan kampanye yang dibolehkan mereka menjawab sudah. Disini saya bisa melihat bahwa belum adanya pemahaman yang dalam tentang politik khususnya tentang pelaksanaan kampanye. Informasi diatas adalah sebagain kecil yang bisa saya sampaikan untuk memberikan wawasan kepada kita bahwa pentingnya pendidikan politik kepada generasi milenial. Karena mereka adalah pemilih pemula yang masih mencari wujud pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah diamantkan Undang-undang. Tingginya jumlah pemilih pemula di setiap daerah tidak terkecuali di Bangka Belitung menjadi acuan utnuk pentingnya memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial agar meraka bisa benar-benar memilih pemimpin yang baik dan mementingkan kepentingan masyarakat bukan pemimpin yang curang dalam memperoleh jabatan. Tidak ada ajaran atau nilai-nilai yang membenarkan praktek politik uang, paraktrk politik uang harus dihilangkan agar demokrasi di negeri ini bisa semakin berkualitas.
Generasi muda memiliki keunggulan dari generasi lainnya, keunggulan tersebut umumnya mengarah pada sifat kreatifitas, idealisme serta melek terhadap teknologi sehingga kelebihan tersebut harus diberdayakan oleh generasi muda. Faktanya dilapangan mereka lebih mempresentasikan bahwa indeologi pancasila masih terpatri pada generasi muda melalui kesadarannya dalam melakukan berbagai aktivitas positif. Namun pada dasarnya generasi milenial kurang memiliki ketertarikan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sehinga diperlukan langkah yang tepat agar dapat diterima dengan baik oleh generasi milenial sehingga tertarik untuk dapat berpartisipasi dalam hal perpolitikan.
Pendidikan politik merupakan sebuah cara untuk memahami kondisi politik atau pemahaman sudut pandang politis dari berbagai bentuk pemasalahan yang ada terkait poliltik. Dari sifat pendidikan politik tersebut , pendidikan politik memiliki tiga dimensi fundamental, yaitu (1) dimensi landasan, yang membentuk kultur politik baik langsung maupun tidak langsung, (2) dimensi tujuan, yang berupa kesadaran politik , kepribadian politik, dan paratisipasi politik, (3) dimensi lembaga dan metode-metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.
Pendidikan politik dapat dipelajari melalui keluarga, sekolah dan partai politik. Keluarga sebagai lingkungan terkecil dalam memberikan pendidikan seharusnya bisa memberikan cara pandang mengenai politik pada kaum milenial tapi sepertinya disetiap keluarga hal tersebut tidak didapatkan, disekolah siswa hanya memperoleh pendidikan politik pada mata pelajaran Pkn yang hanya 2 jam disetiap kelas dalam setiap minggu, sedangkan di partai politik jarang sekati menjangkau kaum milenial dalam hal pemberian pendidikan politik. Mengingat hal tersebut, otomatis dari 3 tempat tersebut kaum milenial tidak mendapatkan pendidikan politik secara jelas. Apabila generasi milenail tidak aktif mencari informasi yang berhubungan dengan politik bisa dipastikan mereka tidak akan mendapatkan pendidkan politik secara nyata dan jelas dan apabila ini terjadi maka mereka cenderung,mengikuti kelompok sepermainan karena jiwa labil dan kurang konsisten yang dimiliki generasi milenial sebagai pemilih pemula.
Kondisi ini semakin dipersulit dengan rentannya para pemilih pemula yang cenderung akrab dengan media sosial dan dengan mudah memperoleh berbagai informasi politik dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Opini yang saling menyerang dari kubu yang berseberangan dan berita-berita hoax yang menyebar di media sosial membuat para pemilih pemula menjadi bingung dengan situasi politik yang sesungguhnya. Pendidikan politik bagi generasi milenial dilaksanakan dengan tiga tujuan yaitu, (1) memberikan informasi bagaimana tata cara memilih di TPS agar tidak golput, (2) menjelaskan tentang bagaimana menyaring informasi politik yang beredar di media sosial, (3) memberikan pemahaman tentang politik uang dan pelanggaran-pelanggaran politik lainnya. Media sosial dapat menjadi sarana yang paling efektif dalam menyebarluaskan informasi politik, namun generasi milenial harus bisa membedakan mana informasi yang bersifat benar atau informasi yang hanya sekedar bersifat hoax. Oleh karena itu, disini letak pentingnya untuk memberikan pendidikan politik yang lebih luas kepada generasi milenial. Bukan hanya memberikan penjelasan tentang bagaimana tata cara memilih di TPS.
Dalam rangka meningkatkan kualitas Pemilu 2024 sudah selakyaknya penyelenggara pemilu memberikan pendidikan politik tentang bahayanya politik uang pada generasi muda, kita tidak bisa mengesampingkan fenomena politik uang yang terjadi di Indonesia. Banyaknya terjadi kasus korupsi di Indonesia harusnya memberi kesadaran kepada masyarakat terutama generasi milenial akan pentingnya memilih secara rasional dan tidak terbuai dengan politik uang. Sekelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang atau barang biasanya tidak terdaftar sebagai tim sukses di KPU dan ini merupakan salah satu tindakan malpraktek di pemilu karena tindakan itu dilakukan menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Malpraktek ini dilakukan untuk mendapatkan suara dari pemilih dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.
Bukan hal yang mudah bagi penyelanggara pemilu untuk memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial. Budaya politik suatu daerah juga memiliki peran besar dalam pemahaman masyarakat terhadap politik karena budaya politik merupakan sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan anekaragam politiknya. Mengingat banyaknya jumlah pemilih pemula sebagai kaum milenial akan menjadi penentu siapa pemimpin kedepannya dan kemana arah bangsa dan negara ini akan dibangu. Dengan adanya dukungan pemilih milenial dalam memilih secara rasional maka legitimasi pemerinatahan dari hasil pemilu akan menjadi lebih baik dan kuat.
Istilah yang sama untuk politik uang adalah praktek pembelian suara dalam konteks kongres parati politik. Ada dua jenis politik uang secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih dan secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi. Penting juga memberikan pemahaman kepada generasi milenial bahwa partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan / tim kampanye dapat membuat dan mencetak bahan kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang dibiayai oleh partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan / tim kampanye meliputi pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan stiker yang diatur dalam PKPU No. 23 Tahun 2018.
Karena pada praktek dilapangan pada masa tahapan kampanye Bawaslu mengadakan sosialisasi kepada pemilih pemula dan pernah saya tanyakan kepada peserta sosialisai apakah sudah mendapatkan bahan kampanye dari partai politik dan mereka menjawab belum, tetapi setelah saya jelaskan PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang adanya bahan kampanye yang dibolehkan mereka menjawab sudah. Disini saya bisa melihat bahwa belum adanya pemahaman yang dalam tentang politik khususnya tentang pelaksanaan kampanye. Informasi diatas adalah sebagain kecil yang bisa saya sampaikan untuk memberikan wawasan kepada kita bahwa pentingnya pendidikan politik kepada generasi milenial. Karena mereka adalah pemilih pemula yang masih mencari wujud pelaksanaan demokrasi yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah diamantkan Undang-undang. Tingginya jumlah pemilih pemula di setiap daerah tidak terkecuali di Bangka Belitung menjadi acuan utnuk pentingnya memberikan pendidikan politik kepada generasi milenial agar meraka bisa benar-benar memilih pemimpin yang baik dan mementingkan kepentingan masyarakat bukan pemimpin yang curang dalam memperoleh jabatan. Tidak ada ajaran atau nilai-nilai yang membenarkan praktek politik uang, paraktrk politik uang harus dihilangkan agar demokrasi di negeri ini bisa semakin berkualitas.
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru
