DPRD DKI Tolak Pemberlakuan Rem Darurat Kembali
Agung P. Putra Kamis, 17 Juni 2021 | 8:9
Lingkaran - DPRD DKI Jakarta saat rapat menjawab pertanyaan terkait desakan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menarik rem darurat atau kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat melihat lonjakan Covid-19 semakin meluas.
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan menarik rem darurat akan membutuhkan banyak anggaran dana yang selama ini digelontorkan setahun terakhir untuk mendanai sektor kesehatan.
“Kita satu tahun lebih kemarin DKI sudah banyak yang kita korbankan dari segi ekonomi. Kenapa? karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi. Kita enggak punya uang untuk mendanai kesehatan kita.” Ujar Zita di Gedung DPRD DKI dilansir dari CNN pada hari Rabu (16/6/21).
Dirinya khawatir ekonomi akan kembali lumpuh jika Pemprov DKI Jakarta melakukan rem darurat karena imbas dari dana yang cukup besar dan tidak bisa mengcover pengalokasian dana untuk kesehatan.
Perekonomian Bali Terancam Lumpuh
“Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop. Kalau pajak kita drop, tidak bisa pemprov melakukan pembiayaan untuk kesehatan,” tutupnya. ***
Neraca Perdagangan Indonesia Surplus
Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani mengatakan menarik rem darurat akan membutuhkan banyak anggaran dana yang selama ini digelontorkan setahun terakhir untuk mendanai sektor kesehatan.
“Kita satu tahun lebih kemarin DKI sudah banyak yang kita korbankan dari segi ekonomi. Kenapa? karena satu-satunya pendapatan DKI itu dari pajak. Jadi kalau ini direm lagi. Kita enggak punya uang untuk mendanai kesehatan kita.” Ujar Zita di Gedung DPRD DKI dilansir dari CNN pada hari Rabu (16/6/21).
Dirinya khawatir ekonomi akan kembali lumpuh jika Pemprov DKI Jakarta melakukan rem darurat karena imbas dari dana yang cukup besar dan tidak bisa mengcover pengalokasian dana untuk kesehatan.
Perekonomian Bali Terancam Lumpuh
“Ini kalau terlalu kencang, remnya terlalu kenceng ya nanti akibatnya pajak kita drop. Kalau pajak kita drop, tidak bisa pemprov melakukan pembiayaan untuk kesehatan,” tutupnya. ***
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru