Ratusan Guru TK Non PNS Gelar Aksi Demo, Bawa 7 Tuntutan Hari Ini!
Wulan _ Selasa, 28 Maret 2023 | 6:44
Lingkaran.id- Aksi demo yang digelar oleh Ratusan Guru TK Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah akan berlangsung hari ini pada Selasa (28/3/2023) kepada DPR-RI.
Kedatangan Ratusan Guru yang berjumlah sekitar 300 orang tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka yang berisi tujuh tuntutan yang kini telah sampai di Lapangan Parkir Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Ketujuh tuntutan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Persatuan Guru TK Non PNS se-Kabupaten Rembang Zulaikah akan disampaikan kepada anggota Dewan dan berharap benar-benar ditindaklanjuti sebagai aspirasi rakyat.
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Pagi Ini, Letusan Material Capai 800 Meter
Adapun pada poin tuntutan yang pertama yakni meminta dibuka kembali pasca ditutupnya penyetaraan SK inpassing guru non PNS maupun penilaian angka kreditnya pada tahun 2019, hal ini sangat berpengaruh terhadap penyetaraan guru non PNS.
Tuntutan yang kedua, meminta kepada pemerintah untuk membuka formasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Guru TK yang berada di sekolah swasta, sehingga dapat merata bukan hanya di negeri saja.
Tuntutan yang Ketiga yakni pemerintah untuk mempermudah proses pendidikan profesi guru yang merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru.
“Karena kami sudah teruji dengan tugas dan tanggung jawab kami,” ungkap Rembang Zulaikah.
Intip Persiapan Finalis BGK UBD 2023 Menuju Grand Final
Tuntutan yang Keempat, menagih janji pemerintah akan tunjangan kepala sekolah yang sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) atau Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS) yang hingga kini tidak sesuai dengan janji yang telah diberikan oleh pemerintah.
Tuntutan yang kelima, Rembang Zulaikah juga menegaskan bahwa pemerintah untuk membuat sejumlah program kesejahteraan untuk guru TK yang harapannya dapat memberikan wadah untuk mengakomodir setiap kegiatan yang akan dilakukan.
“Saya kira nanti ada program apalah dari pemerintah, sehingga kesejahteraan kami guru Taman Kanak-Kanak, khususnya untuk guru PAUD, bisa terakomodir dan bisa terlayani,” tegas Rembang Zulaikah.
Tuntutan yang keenam, pemerintah harus menyetarakan kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan PNS lantaran tugas dan tanggung jawab yang diemban sama dan PAUD yang menjadi dasar dari pendidikan selanjutnya.
“Karena memang tugas kami terlalu berat ya untuk mengemban tugas pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini ini. Bagaimana pun pendidikan adalah bagian dari pembangunan bangsa, dan PAUD adalah dasar dari pendidikan selanjutnya,” jelas Rembang Zulaikah.
Mahfud, Sri Mulyani dan PPATK Diundang ke DPR Bahas Soal Transaksi 349 T
Rembang Zulaikah menyampaikan harapan seluruh guru dalam tuntutan yang ketujuh, pemerintah dapat mendengar aspirasi dan keluh kesah guru TK non PNS yang akan disampaikan kepada DPRD yang akan berlangsung pada hari ini.
“Harapannya, kami bisa diterima dengan baik, kami bisa menyampaikan aspirasi kami, usulan-usulan kami, dan usulan-usulan kami bisa direalisasikan, dikabulkan. Harapan kami juga seperti itu. Jadi (pemerintah) tahu lah keluh kesah kami di bawah,” tutup Rembang Zulaikah.
Kedatangan Ratusan Guru yang berjumlah sekitar 300 orang tersebut untuk menyampaikan aspirasi mereka yang berisi tujuh tuntutan yang kini telah sampai di Lapangan Parkir Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Ketujuh tuntutan tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Persatuan Guru TK Non PNS se-Kabupaten Rembang Zulaikah akan disampaikan kepada anggota Dewan dan berharap benar-benar ditindaklanjuti sebagai aspirasi rakyat.
Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi Pagi Ini, Letusan Material Capai 800 Meter
Adapun pada poin tuntutan yang pertama yakni meminta dibuka kembali pasca ditutupnya penyetaraan SK inpassing guru non PNS maupun penilaian angka kreditnya pada tahun 2019, hal ini sangat berpengaruh terhadap penyetaraan guru non PNS.
Tuntutan yang kedua, meminta kepada pemerintah untuk membuka formasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Guru TK yang berada di sekolah swasta, sehingga dapat merata bukan hanya di negeri saja.
Tuntutan yang Ketiga yakni pemerintah untuk mempermudah proses pendidikan profesi guru yang merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru.
“Karena kami sudah teruji dengan tugas dan tanggung jawab kami,” ungkap Rembang Zulaikah.
Intip Persiapan Finalis BGK UBD 2023 Menuju Grand Final
Tuntutan yang Keempat, menagih janji pemerintah akan tunjangan kepala sekolah yang sudah memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) atau Nomor Registrasi Kepala Sekolah (NRKS) yang hingga kini tidak sesuai dengan janji yang telah diberikan oleh pemerintah.
Tuntutan yang kelima, Rembang Zulaikah juga menegaskan bahwa pemerintah untuk membuat sejumlah program kesejahteraan untuk guru TK yang harapannya dapat memberikan wadah untuk mengakomodir setiap kegiatan yang akan dilakukan.
“Saya kira nanti ada program apalah dari pemerintah, sehingga kesejahteraan kami guru Taman Kanak-Kanak, khususnya untuk guru PAUD, bisa terakomodir dan bisa terlayani,” tegas Rembang Zulaikah.
Tuntutan yang keenam, pemerintah harus menyetarakan kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan PNS lantaran tugas dan tanggung jawab yang diemban sama dan PAUD yang menjadi dasar dari pendidikan selanjutnya.
“Karena memang tugas kami terlalu berat ya untuk mengemban tugas pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini ini. Bagaimana pun pendidikan adalah bagian dari pembangunan bangsa, dan PAUD adalah dasar dari pendidikan selanjutnya,” jelas Rembang Zulaikah.
Mahfud, Sri Mulyani dan PPATK Diundang ke DPR Bahas Soal Transaksi 349 T
Rembang Zulaikah menyampaikan harapan seluruh guru dalam tuntutan yang ketujuh, pemerintah dapat mendengar aspirasi dan keluh kesah guru TK non PNS yang akan disampaikan kepada DPRD yang akan berlangsung pada hari ini.
“Harapannya, kami bisa diterima dengan baik, kami bisa menyampaikan aspirasi kami, usulan-usulan kami, dan usulan-usulan kami bisa direalisasikan, dikabulkan. Harapan kami juga seperti itu. Jadi (pemerintah) tahu lah keluh kesah kami di bawah,” tutup Rembang Zulaikah.
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru
