17+8 Tuntutan Rakyat, 25 Desakan Mengguncang Pemerintah

Lingkaran.id -Gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” mendadak viral di media sosial pada 1 September 2025, dipelopori tokoh seperti Jerome Polin dan Andovi da Lopez, menyuarakan 25 tuntutan rakyat: 17 jangka pendek dengan batas waktu 5 September 2025, dan 8 jangka panjang hingga 31 Agustus 2026 ditujukan kepada Presiden, DPR, partai politik, Polri, TNI, dan kementerian ekonomi.

1. Kronologi dan Penyebaran

Percikan awal muncul di media sosial saat publik figur mengunggah poster “17+8 Tuntutan Rakyat” yang segera menjadi simbol gerakan transparansi dan reformasi. Aksi ini muncul menyusul unjuk rasa Agustus 2025, merangkum aspirasi dari ratusan LSM, YLBHI, hingga PSHK, dan kemudian disinergikan oleh influencer sebagai seruan bersama rakyat.
Gerakan ini bertujuan menyatukan suara beragam kelompok dalam satu platform tuntutan jelas dan sistematis, dari Presiden hingga kementerian ekonomi.

Maulid Nabi 2025: Jatuh di 12 Rabiul Awal 1447 H

2. Rincian Tuntutan Jangka Pendek (17 poin, deadline 5 September 2025)

Termasuk di antaranya:

• Tarik TNI dari pengamanan sipil.

• Bentuk tim investigasi independen untuk kasus-kasus kekerasan demonstrasi.

• Bekukan kenaikan tunjangan anggota DPR dan umumkan anggaran DPR secara transparan.

• Bebaskan demonstran yang ditahan serta proses hukum pelaku kekerasan aparat.

• Pastikan upah layak untuk pekerja, cegah PHK, dan buka dialog dengan serikat buruh.

Google Gemini Sudah Hadir di HP Anda, Ini 5 Hal Canggih yang Bisa Dilakukannya Sekarang

3. Tuntutan Jangka Panjang (8 poin, deadline 31 Agustus 2026)

Menekankan reformasi struktural seperti:

• Audit besar-besaran dan reformasi DPR.

• Reformasi partai politik dan pengawasan eksekutif.

• Rencana pajak yang lebih adil serta pemberantasan korupsi melalui UU Perampasan Aset.

• Profesionalisme Polri, penguatan Komnas HAM, serta tinjau ulang kebijakan Cipta Kerja dan proyek PSN.

4. Reaksi Publik & Respons Pemerintah

Respons publik cukup besar; masyarakat menyoroti tiga kata kunci utama gerakan ini: transparansi, reformasi, dan empati.
Sementara itu, pemerintah mulai memberikan respons: beberapa poin seperti pencabutan tunjangan DPR sudah ditindaklanjuti, namun tuntutan lain seperti penarikan TNI dari pengamanan sipil dan pengakhiran kekerasan aparat masih jauh dari realisasi. Kritik mengemuka soal posisi weak political will dari lembaga legislatif.

5. Konteks dan Signifikansi

Gerakan ini menjadi momentum penting dalam sejarah kampanye digital politik Indonesia: berhasil merangkum tuntutan publik yang terfragmentasi menjadi satu narasi komprehensif.
Jika terealisasi, reformasi yang digerakkan oleh gerakan ini dapat menegaskan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara bahkan bisa menjadi benchmark baru dalam demokrasi partisipatif Indonesia.

17+8 Tuntutan Rakyat” bukan sekadar viral di medsos ini panggilan reformasi nyata yang menuntut respons cepat dan transparan dari penguasa.****