Urgensi Penerapan Teknologi Blockchain Pada Layanan E-Government
Edi S. Negara Senin, 06 September 2021 | 1:0
Lingkaran - Blockchain merupakan teknologi terkini yang digunakan untuk menyimpan, validasi, dan pemindahan data digital di internet dengan jaminan keamanan yang tinggi. Blockchain berisi catatan tertentu dan dapat diverifikasi dari setiap transaksi yang pernah dilakukan.
Blockchain pada dasarnya adalah basis data terdistribusi dari catatan atau buku besar publik dari semua transaksi atau peristiwa digital yang telah dieksekusi dan dibagikan di antara para pihak yang berpartisipasi. Setiap transaksi dalam buku besar publik diverifikasi oleh konsensus mayoritas peserta dalam sistem. Setelah dimasukkan, informasi tidak akan pernah bisa dihapus.
Bitcoin, mata uang digital peer-to-peer terdesentralisasi adalah contoh paling populer yang menggunakan teknologi blockchain. Blockchain merupakan teknologi terkini yang digunakan untuk menyimpan, validasi, dan pemindahan data digital di internet dengan jaminan keamanan yang tinggi. Blockchain berisi catatan tertentu dan dapat diverifikasi dari setiap transaksi yang pernah dilakukan.
Blockchain pada dasarnya adalah basis data terdistribusi dari catatan atau buku besar publik dari semua transaksi atau peristiwa digital yang telah dieksekusi dan dibagikan di antara para pihak yang berpartisipasi. Setiap transaksi dalam buku besar publik diverifikasi oleh konsensus mayoritas peserta dalam sistem.
Setelah dimasukkan, informasi tidak akan pernah bisa dihapus. Bitcoin, mata uang digital peer-to-peer terdesentralisasi adalah contoh paling populer yang menggunakan teknologi blockchain.
Konsep Blockchain:
Teknologi blockchain telah banyak digunakan pada berbagai proyek yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara. Setidaknya terdapat 17 negara yang menjalani berbagai proyek oleh pemerintah seperti: sistem pemungutan suara dan proyek mata uang digital.
Di United States (US) pemerintah menjalani proyek percontohan untuk pertukaran data kesehatan pribadi yang aman secara online, Departemen Pekerjaan dan Pensiun Pemerintah Inggris yang menguji percobaan dimana sistem blockchain digunakan untuk mendistribusikan pembayaran kesejahteraan, di Cina sistem penyimpanan aset berbasis blockchain telah berhasil menjalankan lebih dari 100 transaksi bisnis nyata di blockchain pada Oktober 2016, serta berbagai proyek lain di beberapa negara.
Penerapan teknologi blockchain pada layanan e-government di Indonesia menjadi suatu isu yang mendesak. Dimana dengan penerapan teknologi ini akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar diantaranya:
Dengan fitur smart contract, teknologi ini berpotensi untuk menggantikan organisasi sosial yang ada, sehingga blockchain merupakan salah satu teknologi digital paling inovatif yang dapat dipertimbangkan dalam paradigma baru pembuatan kebijakan pemerintah dan pemberian layanan. Dengan demikian, blockchain merupakan teknologi sosial dan fisik mutakhir yang secara simultan memungkinkan sistem yang bersifat abadi dan anti rusak, sehingga optimal dalam menangani data publik yang tidak bisa dipalsukan.
Dengan fitur smart contract, teknologi ini berpotensi untuk menggantikan organisasi sosial yang ada, sehingga blockchain merupakan salah satu teknologi digital paling inovatif yang dapat dipertimbangkan dalam paradigma baru pembuatan kebijakan pemerintah dan pemberian layanan. ***
Oleh: Edi Surya Negara
(Dosen Universitas Bina Darma)
Blockchain pada dasarnya adalah basis data terdistribusi dari catatan atau buku besar publik dari semua transaksi atau peristiwa digital yang telah dieksekusi dan dibagikan di antara para pihak yang berpartisipasi. Setiap transaksi dalam buku besar publik diverifikasi oleh konsensus mayoritas peserta dalam sistem. Setelah dimasukkan, informasi tidak akan pernah bisa dihapus.
Bitcoin, mata uang digital peer-to-peer terdesentralisasi adalah contoh paling populer yang menggunakan teknologi blockchain. Blockchain merupakan teknologi terkini yang digunakan untuk menyimpan, validasi, dan pemindahan data digital di internet dengan jaminan keamanan yang tinggi. Blockchain berisi catatan tertentu dan dapat diverifikasi dari setiap transaksi yang pernah dilakukan.
Blockchain pada dasarnya adalah basis data terdistribusi dari catatan atau buku besar publik dari semua transaksi atau peristiwa digital yang telah dieksekusi dan dibagikan di antara para pihak yang berpartisipasi. Setiap transaksi dalam buku besar publik diverifikasi oleh konsensus mayoritas peserta dalam sistem.
Setelah dimasukkan, informasi tidak akan pernah bisa dihapus. Bitcoin, mata uang digital peer-to-peer terdesentralisasi adalah contoh paling populer yang menggunakan teknologi blockchain.
Konsep Blockchain:
- Basis data yang tersebar (decentralized);
- Transmisi peer-to-peer;
- Transparansi melalui enkripsi;
- Perekaman data secara permanen;
- Berbasis pemograman digital.
Teknologi blockchain telah banyak digunakan pada berbagai proyek yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara. Setidaknya terdapat 17 negara yang menjalani berbagai proyek oleh pemerintah seperti: sistem pemungutan suara dan proyek mata uang digital.
Di United States (US) pemerintah menjalani proyek percontohan untuk pertukaran data kesehatan pribadi yang aman secara online, Departemen Pekerjaan dan Pensiun Pemerintah Inggris yang menguji percobaan dimana sistem blockchain digunakan untuk mendistribusikan pembayaran kesejahteraan, di Cina sistem penyimpanan aset berbasis blockchain telah berhasil menjalankan lebih dari 100 transaksi bisnis nyata di blockchain pada Oktober 2016, serta berbagai proyek lain di beberapa negara.
Penerapan teknologi blockchain pada layanan e-government di Indonesia menjadi suatu isu yang mendesak. Dimana dengan penerapan teknologi ini akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar diantaranya:
- Mengurangi biaya ekonomi, waktu dan kompleksitas dalam pertukaran informasi antar pemerintah dan publik-swasta yang meningkatkan fungsi administrasi pemerintah.
- Pengurangan birokrasi, kekuasaan diskresi dan korupsi, yang disebabkan oleh penggunaan buku besar yang didistribusikan dan smart contract yang dapat diprogram.
- Peningkatan otomatisasi, transparansi, kemampuan audit, dan akuntabilitas informasi dalam daftar pemerintah untuk kepentingan warga negara.
- Meningkatnya kepercayaan warga dan perusahaan dalam proses pemerintahan dan pencatatan didorong oleh penggunaan algoritma yang tidak lagi berada di bawah kendali tunggal pemerintah.
Dengan fitur smart contract, teknologi ini berpotensi untuk menggantikan organisasi sosial yang ada, sehingga blockchain merupakan salah satu teknologi digital paling inovatif yang dapat dipertimbangkan dalam paradigma baru pembuatan kebijakan pemerintah dan pemberian layanan. Dengan demikian, blockchain merupakan teknologi sosial dan fisik mutakhir yang secara simultan memungkinkan sistem yang bersifat abadi dan anti rusak, sehingga optimal dalam menangani data publik yang tidak bisa dipalsukan.
Dengan fitur smart contract, teknologi ini berpotensi untuk menggantikan organisasi sosial yang ada, sehingga blockchain merupakan salah satu teknologi digital paling inovatif yang dapat dipertimbangkan dalam paradigma baru pembuatan kebijakan pemerintah dan pemberian layanan. ***
Oleh: Edi Surya Negara
(Dosen Universitas Bina Darma)
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Berita Terbaru