ThinkEdu

Gibran Tanggapi Tudingan Partai Demokrat Soal Mangkraknya Megaproyek Hambalang

Gibran Tanggapi Tudingan Partai Demokrat Soal Mangkraknya Megaproyek Hambalang
Foto : Setpres
Lingkaran.id­ – Tudingan yang dilayangkan oleh Partai Demokrat terhadap mangkraknya megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang , Bogor, Jawa Barat terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Dalam tudingan tersebut Demokrat menuding Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyebab mangkraknya megaproyek Hambalang yang merupakan peninggalan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Mangkraknya megaproyek Hambalang tersebut ditanggapi langsung oleh Tenaga Ahli Madya Kedeputian I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden ( KSP ) Gibran yang mengungkapkan bahwa dalam menindaklanjuti megaproyek Hambalang membutuhkan waktu untuk mengkaji lebih dalam terkait teknis dan masalah hukum.

Pemerintah Melarang Keras Penjualan Pakaian Bekas (Thrifting) Di Indonesia

"Terdapat masalah teknis dan masalah hukum pada proyek Hambalang sehingga pemerintah harus betul-betul teliti dan berhati-hati dalam memutuskan apakah proyek ini bisa dan layak dilanjutkan atau tidak," ungkap Gibran pada Jumat (17/3/2023) malam.

Dalam keterangannya Gibran menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang harus menjadi fokus dalam sebuah penerusan sebuah proyek konstruksi Hambalang dan menjadi pelajaran sekaligus pengingat bagi pemerintah agar masalah seperti itu tidak kembali terjadi.

"Untuk itu, terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibangun, pemerintah terus memastikan empat hal," jelas Gibran.

Meluas APA Laporkan Mario Dandy Ke Polda Metro Jaya Seret Dengan Pasal Ini!

Poin Pertama yang menjadi sangat penting dalam pembangunan sebuah proyek konstruksi harus sukses konstruksinya mulai dari tahapan pembangunan hingga kualitas bangunan yang memiliki mutu tinggi.

"Bahwa pembangunan infrastruktur harus dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang bermutu," jelasnya.

Pada poin Kedua, Gibran mengungkapkan bahwa pembangunan sebuah proyek konstruksi harus sukses hukum dan administrasi sesuai dengan pertaruan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengerjaan proyek,

"Bahwa pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Gibran.

Kebermanfaatan bangunan menjadi poin ketiga yaitu sukses utilisasi memberikan dampak baik kepada masyarakat dalam menikmati fasilitas pembangunan sebuah proyek konstruksi.

KPK Panggil Kepala BPN JakartaTimur, Usai Soroti Gaya Hidup Mewah Sang Istri

"Bahwa pembangunan infrastruktur harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas," ujar Gibran.

Pada poin Keempat, Gibran mengaskan bahwa pada pembangunan sebuah proyek konstruksi perlunya komunikasi yang baik mulai dari proses pembangunan hingga komunikasi ke masyarakat.

“Bahwa pembangunan infrastruktur, baik proses maupun hasilnya, harus disampaikan dengan baik kepada masyarakat luas," pungkas Gibran.***
Berita Lainnya
Video Lingkaran
Berita Populer Bulan ini
Webinar Thinkedu
Berita Terbaru