Ratusan Siswa SMA Gelar Aksi, Tuntut Keadilan dalam Kasus Deepfake ‘Skandal Smanse’
Aksi solidaritas ini dilakukan seusai apel pagi di Lapangan SMAN 11 Semarang, Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, pada Senin (20/10/2025).
Apel tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Emma Rachmawati, yang hadir sebagai pembina upacara. Turut hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Syamsudin, serta Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Jawa Tengah, Kustrisaptono, bersama seluruh guru dan staf pengajar SMAN 11 Semarang.
Magang Hub Kemnaker 2025 Segera Dibuka: Cara Daftar, Syarat, dan Gaji Rp 3,3 Juta per Bulan
Usai apel, para siswa membubarkan barisan dan membentangkan sejumlah spanduk putih bertuliskan berbagai tuntutan moral, seperti “Kami Butuh Keadilan”, “Korban Butuh Keadilan”, “Justice for SMA 11”, dan “Roro Out” menyuarakan ketidakpuasan terhadap pihak sekolah atas dugaan kurangnya kejelasan penanganan kasus tersebut.
Salah satu siswa, Albani Telanae P, tampil mewakili teman-temannya untuk menyampaikan orasi dan pernyataan terbuka. Dengan menggunakan pelantang suara, ia menegaskan bahwa para siswa menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pihak sekolah serta aparat penegak hukum.
“Kami butuh keterangan terkait keadilan. Kami butuh transparansi. Kami butuh kejelasan terhadap perubahan klarifikasi yang dilakukan oleh Chiko. Kami sudah tahu semuanya, kami hanya perlu bukti dari kepala sekolah,” tegas Albani di hadapan massa aksi.
Ia juga meminta pihak sekolah untuk membuka ruang audiensi resmi antara perwakilan siswa dan pihak terkait agar proses penanganan kasus dapat diketahui secara terbuka.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini demi keadilan. Teman kami adalah korban, tetapi mereka tidak mendapatkan keadilan. Kami hanya minta mediasi dan kejelasan, bukan keributan,” lanjutnya.
Albani menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai dan tidak bertujuan menciptakan kekacauan. Namun, ia memperingatkan bahwa bila tidak ada tanggapan atau langkah mediasi dari pihak sekolah, gerakan lanjutan akan kembali digelar.
“Kami tidak akan anarkis. Tapi jika hari ini tidak ada ruang mediasi, tunggu aksi kami berikutnya,” katanya menutup pernyataannya.
Pihak sekolah akhirnya menanggapi tuntutan para siswa dengan membuka forum audiensi tertutup yang dihadiri oleh Kepala SMAN 11 Semarang, Roro Tri Widiyastuti, bersama perwakilan dari DP3AP2KB dan Disdikbud Jawa Tengah.
Syamsudin, Sekretaris Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa pihaknya menghormati aspirasi siswa dan memastikan bahwa suara mereka tidak akan diabaikan.
“Anak-anak tidak kami kebiri aspirasinya. Kami fasilitasi mediasi agar semua pihak bisa didengar. Ini bagian dari upaya menjaga keamanan dan memberikan ruang dialog yang sehat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Disdikbud bersama DP3AP2KB Jawa Tengah akan membuka layanan pendampingan bagi korban, termasuk yang sudah lulus atau berstatus alumni. Pendampingan tersebut akan melibatkan lembaga bantuan hukum milik pemerintah provinsi agar penanganan kasus berjalan sesuai prosedur.
“Kami ingin anak-anak tetap bisa belajar dengan tenang. Masalah ini biarlah berproses sesuai dengan hukum. Prinsip kami adalah menjaga agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” tambah Syamsudin.
Kasus deepfake “Skandal Smanse” mencuat setelah beredarnya video palsu berkonten pornografi yang menggunakan wajah sejumlah siswi SMAN 11 Semarang. Video itu diketahui merupakan hasil manipulasi digital yang dilakukan oleh pelaku menggunakan teknologi AI deepfake.
Viral Isu Kenaikan Gaji ASN 2025, Begini Faktanya!
Kasus ini mengejutkan publik karena pelaku, Chiko Radityatama Agung Putra, merupakan alumni sekolah yang kini menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Undip. Aksi para siswa SMAN 11 Semarang pun menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan digital dan seruan untuk memberikan keadilan bagi korban yang telah menjadi sasaran pelecehan berbasis teknologi.
Dengan adanya dukungan dari pihak dinas dan komitmen sekolah membuka ruang dialog, diharapkan proses hukum dan pemulihan psikologis para korban dapat berjalan secara transparan dan berkeadilan.***
