Luhut Binsar Pandjaitan Pasang Badan Bela Jokowi di Tengah Polemik IMIP Morowali
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara untuk membela Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terkait polemik pengelolaan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah. Luhut menegaskan bahwa keputusan membangun kawasan industri berbasis hilirisasi nikel tersebut bukan langkah sepihak Jokowi.
Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang terlibat langsung dalam berbagai kebijakan investasi selama lebih dari satu dekade, Luhut menekankan bahwa dirinya ikut bertanggung jawab penuh atas proses panjang pembangunan IMIP.
“Bila ada pihak yang menuding keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa seluruh koordinasi dan pengawalan dilakukan oleh saya,” ujar Luhut dalam pernyataan resminya, Senin (1/12/2025).
Luhut mengklaim bahwa selama menduduki jabatan strategis di pemerintahan, ia menjaga diri agar tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Ia menegaskan tidak pernah menjalankan bisnis terkait sektor yang diawasi, demi menjaga integritas pribadi dan memastikan kebijakan tetap mengutamakan kepentingan bangsa.
Purnawirawan Jenderal Kopassus itu bahkan membuka pintu bagi siapa pun yang ingin mempertanyakan proses pengambilan keputusan pemerintah terkait IMIP. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak condong kepada Tiongkok maupun Amerika Serikat, tetapi murni untuk kepentingan Indonesia.
Luhut mengingatkan bahwa keberadaan kawasan industri Morowali sebenarnya sudah mulai dirintis pada masa pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan kemudian diresmikan pada era Jokowi ketika Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang bersedia berinvestasi.
“Tanpa hilirisasi, Indonesia tidak akan memiliki posisi ekonomi sekuat sekarang,” tegasnya.
Selain hilirisasi mineral, Luhut mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah mendorong penerapan hilirisasi di sektor pertanian, herbal, dan hortikultura. Salah satu proyek strategis yang kini dikembangkan adalah Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Humbang. Ia optimistis dalam tiga tahun mendatang, hasil riset dan pengembangan bibit unggul dari kawasan tersebut akan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.
Pernyataan Luhut muncul setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik pengelolaan bandara IMIP yang tidak dijaga oleh aparat Imigrasi dan Bea Cukai. Sjafrie menyebut kondisi itu berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan mengibaratkan adanya “negara di dalam negara”.
“Semua ketentuan harus ditegakkan, tanpa melihat dari mana pun asal investornya,” tegas Sjafrie, yang juga merupakan purnawirawan Jenderal Kopassus.
Setelah kritik tersebut, Kementerian Pertahanan mengerahkan pasukan elite TNI Angkatan Udara untuk melakukan penjagaan bandara IMIP.
Sebelumnya, Jokowi juga sempat memberikan klarifikasi setelah menjadi sasaran tudingan publik. Ia membantah pernah meresmikan bandara IMIP pada 2019 dan mengaku heran karena berbagai persoalan negatif selalu dikaitkan dengan dirinya.***
