
Burhanuddin Abdullah diketahui pernah menjalani hukuman penjara selama lima tahun atas keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan aliran dana Bank Indonesia ke DPR dengan total nilai mencapai Rp 100 miliar. Pria yang juga dikenal sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia ini dikabarkan akan menduduki posisi sebagai Ketua Tim Pakar Danantara. Isu ini semakin memicu perdebatan, mengingat rekam jejak Burhanuddin dalam kasus korupsi yang sempat mencoreng citra institusi keuangan negara.
Selain Burhanuddin, nama Muliaman Hadad juga tak luput dari sorotan. Ia pernah menjalani pemeriksaan intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mega skandal Bank Century. Selain itu, ketika menjabat sebagai Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ia juga dinilai gagal dalam mengawasi kasus Jiwasraya, yang menyebabkan kerugian negara hingga belasan triliun rupiah. Skandal Jiwasraya menjadi salah satu kasus keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia, dan kegagalan pengawasan Muliaman disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang memperburuk situasi.
Tak hanya dua nama tersebut, kehadiran Erick Thohir dalam jajaran pengelola Danantara juga mengundang kritik tajam. Erick, yang selama ini dikenal sebagai figur dominan dalam pengelolaan BUMN, dianggap sebagai bagian dari sistem yang selama ini belum sepenuhnya menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara.
Ziarah Kubur Sesuai Sunnah, Doa Lengkap dan Keutamaannya
Kritik keras juga datang dari pegiat media sosial John Sitorus, yang menulis melalui akun pribadinya pada Rabu, 19 Februari 2025. "Dewan Pengawas dan Ketua Tim Pakar serta Inisiator Danantara diisi oleh orang-orang bermasalah semua. Terus kita masih optimis? Ndasmu! #Indonesiagelap," tulisnya dalam unggahan yang langsung mendapat ribuan komentar dan dibagikan secara luas.
Dengan sorotan tajam dari publik, polemik mengenai Danantara masih akan terus berkembang. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan jajaran pemimpin lembaga ini akan menjadi faktor utama yang menentukan apakah Danantara bisa mendapatkan kepercayaan publik atau justru semakin memperburuk citra institusi pemerintahan.***